MEMBANGUN E-GOVERNMENT

Budi Rahardjo
PPAU Mikroelektronika ITB
2001

E-Government menjadi buzzword dalam diskusi di Internet maupun dalam media masa. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Apa definisi dari e-government itu? Apakah pemerintah kita mampu menyediakan layanan dalam bentuk elektronis? Tulisan ini mencoba membahas hal ini secara singkat.

Definisi e-government

The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.

Definisi lain dari referensi [2]:

Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).

E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:

· Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.

· Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.

· E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

· Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

· Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

· Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

· Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Inisiatif E-Government di Indonesia

Sebetulnya inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam inisiatif Nusantara 21, Telematika, dan saat ini Telematika versi dua (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) topik E-Government sudah muncul. Inisiatif implementasi E-Government di Indonesia antara lain:

· Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.

· RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat. Informasi lengkap dapat diperoleh di http://www.ri.go.id

· Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.

· Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.

Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government

Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.

Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California [2] dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.

Bagaimana Memulainya?

Seringkali Pemerintah kebingungan ingin memulai dari mana dikarenakan minimnya sumber daya (manusia, finansial) yang dimiliki oleh Pemerintah. Berbagai hal pun dapat dijadikan alasan untuk tidak mulai melangkah. Namun sebetulnya langkah awal yang harus dimulai adalah memberikan komitmen kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan melalui media elektronik (seperti Internet) merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan.

Salah satu contoh inisiatif yang paling mudah adalah mengumpulkan dan menayangkan informasi tentang kemampuan (potensi) daerah setempat. Informasi yang disediakan dapat berupa

· informasi umum seperti pemerintahan (siapa Gubernur, Walikota, alamat kantor pemerintahan, dan seterusnya),

· informasi perniagaan (komoditas apa saja yang ada, bagaimana syarat untuk membuka usaha, penyuluhan, perpajakan, informasi bagi investor asing, statistik bisnis setempat),

· informasi pendidikan (daftar perguruan tinggi, sekolah, tempat pelatihan dan kursus),

· informasi tentang kultur (bahasa yang digunakan sehari-hari, kesenian tradisional, hal-hal yang tabu dalam kehidupan setempat)

· dan bahkan informasi yang sederhana seperti tentang tempat rekreasi (dimana tempat memancing, snorkling).

Jenis-jenis informasi di atas masih harus diuji kembali kebutuhannya dan prioritasnya. (Informasi apa yang paling dicari oleh masyarakat? Jawabannya dapat dilihat dari daftar servis yang paling sering dikunjungi,) Mengimplementasikan hal ini tidak susah karena informasi sudah tersedia. Tinggal ada atau tidaknya kemauan untuk mengorganisir informasi ini secara online. Memang sebelum melakukan hal di atas, sebaiknya dilakukan kegiatan perencanaan (planning).

Langkah selanjutnya bisa diteruskan dengan menyediakan fasilitas umpan balik (feedback) bagi masyarakat untuk bertanya dan mengirimkan kritik. Misalnya, masyarakat dapat melaporkan jalan yang rusak di tempat tertentu. Hal ini dapat pula ditanggapi oleh kelompok masyarakat yang lain yang dapat berbagi informasi atau pengalaman mereka dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian pemerintah memberdayakan masyarakat.

Langkah-langkah ini dapat ditingkatkan kepada hal-hal yang lebih canggih seperti layanan transaksi (mendaftarkan perusahaan, membayar pajak) sampai ke layanan pemilihan umum secara online. Namun untuk mencapai hal ini harus dimulai dengan langkah kecil dahulu.

E-government juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat umum dapat membantu pemerintah dalam hal mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau bahkan ikut serta dalam meng-online-kannya). Tenaga teknis yang handal dapat membantu pemerintah setempat dalam setup server dan access point di berbagai tempat.

Penutup

Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran akan E-Government. Inti yang ingin disampaikan adalah E-Government adalah usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dimulai dengan langkah awal.

Bahan Bacaan

1. The World Bank Group, “E*Government Definition”.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm
Dikunjungi 14 Mei 2001.

2. Legislative Analyst’s Office, “E-Government in California: Providing Services to Citizens Through the Internet”, 24 January 2001.
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html
Dikunjungi 14 Mei 2001.

3. The Source Public Management Journal memiliki beberapa artikel yang berhubungan dengan e-government.
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment
Dikunjungi 14 Mei 2001.

4. Search Engine www.Google.com menghasilkan banyak entry untuk search dengan kunci (keyword) “e-government definition”

Transparansi Dialog Bangsa Menuju Demokratisasi

Onno W. Purbo

Secara teknologi terus terang tidak ada yang terlalu baru dalam tulisan ini. Saya hanya mencoba menjahit / merakit beberapa teknologi yang sebetulnya sudah dikenal oleh rekan-rekan media dengan tujuan utama mempercepat proses interaksi / alih informasi / alih pengetahuan di dalam bangsa Indonesia ini. Proses dialektika akan menjadi lebih cepat dengan percepatan platform interaksi internal bangsa untuk menjadikan-nya ke tingkat yang lebih baik. Dalam bahasa sederhananya sebetulnya dimungkinkan membangun sebuah sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tandingan berbasis media informasi yang memungkinkan fasilitasi ekspresi anak bangsa bahkan jika perlu tanpa melalui wakil-wakil-nya yang berada di bawah pimpinan Pak Amin & Pak Akbar seperti sekarang ini yang terkadang harus berhadapan dengan PHH dalam proses penyampaian aspirasinya.

Filosofi dan pemilihan program / fokus substansi isi yang baik akan menjadi kunci sukses dari sistem yang dikembangkan. Filosofi yang mendasari model sistem yang ingin di usulkan ambil dari knowledge management yang pada dasarnya berusaha untuk mengatur tiga tipe pengetahuan, yaitu, tacit (implicit) knowledge, explicit knowledge dan potensial knowledge.

Knowledge management harus dapat memfasilitasi ke tiga tipe pengetahuan ini. Tacit knowledge di fasilitasi melalui fasilitas diskusi, kerjasama, talkshow. Explicit knowledge di fasilitasi melalui database server, web, digital library. Potential knowledge di fasilitasi melalui kerjasama dengan lembaga yang mampu melakukan analysis yang mendalam. Berbeda dengan masyarakat tradisional atau masyarakat yang berada dibawah nuansa represif penguasa - dalam knowledge based society, informasi / pengetahuan pada dasarnya tidak mungkin dipegang / dikuasai oleh hanya satu orang / kelompok saja. Masing-masing kelompok / anak bangsa pasti memiliki pengetahuan sekecil apapun – konsep ini dikenal sebagai distributed knowledge. Aksi represif hanya akan terjadi pada saat dalam masyarakat terjadi gap-gap informasi dan gap pengetahuan.

Fasilitasi agar tacit (implicit) knowledge bangsa dapat di manfaatkan semaksimal mungkin maka proses dialog interaktif yang effisien menjadi sangat penting. Dialog interaktif memungkinkan transfer tacit knowledge antar anak bangsa yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman / perspektif dan tingkat pendidikan bangsa secara keseluruhan. Kenaikan pemahanan perspektif secara total melalui proses dialog interaktif pada akhirnya memicu demokratisasi di Indonesia.

Berbeda dengan filosofi yang banyak mendasari berbagai media massa yang digunakan saat ini, yaitu umumnya proses transmisi informasi harus dilakukan secara sinkron dan lebih satu arah (asimetrik). Media baru memungkinkan terjadi arus informasi yang tidak sinkron (asinkron) dan lebih simetrik dengan memperlebar selebar-lebarnya fasilitas umpan balik yang ada. Kemampuan transmisi informasi sinkron berbarengan dengan pelebaran media umpan balik menjadi kunci keberhasilan proses dialog interaktif internal bangsa menuju tahap demokratisasinya.


Model umum sistem yang di usulkan merupakan sebuah sistem umpan balik dengan platform knowledge / informasi sebagai pusat-nya. Knowledge Platform dibangun dalam distributed Internet based knowledge servers. Tidak harus berpusat di badan pemerintah malahan sebaiknya dapat tersebar di berbagai media dengan metoda transaksi yang di sepakati. Informasi / knowledge tersebut terkait dalam jaringan News Network merupakan kesepakatan jaringan pertukaran informasi yang sifatnya reciprocal antar berbagai media informasi (elektronik, cetak, web). Mekanisme umpan balik (feedback) di bangun oleh masyarakat melalui infrastruktur informasi yang dimiliki apakah itu FAX, telepon, surat, e-mail, IRC dll. Hal ini memungkinkan adanya polling pendapat masyarakat & melihat secara transparant aspirasi yang ada. Jika SLJJ / SLI dirasakan mahal, teknologi Internet Telepon dapat menjadi solusi. Karena knowledge infrastructure dibangun secara elektronik maka akses terhadap knowledge infrastructur yang ada – harusnya dapat dengan mudah dilakukan secara elektronik oleh berbagai lembaga baik itu MPR, DPR, Lembaga Pemerintah Lainnya, maupun lembaga-lembaga lain.

Cara paling sederhana yang mungkin dilakukan adalah fasilitasi diskusi / sarasehan yang di dukung diskusi virtual yang berkelanjutan secara masif. Secara teknologi proses fasilitasi ini dapat secara sederhana dibangun melalui berbagai mailing list elektronik di Internet. Sebagai contoh saat ini ada 200+ mailing list di server ITB dengan berbagai diskusinya. Yang perlu kita bina adalah bagaimana supaya secara substantif fasilitasi yang dilakukan akan banyak bermanfaat, artinya kita perlu mengajak para informal leader yang banyak di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai diskusi / sarasehan yang di adakah pada fokus-fokus group diskusi yang dibangun. Keberadaan platform informasi yang cepat akan menyebabkan struktur bangsa menjadi lebih datar (flat). Artinya setiap anak bangsa mempunyai hak yang sama dalam menerima informasi dan memberikan pendapat. Fasilitasi terhadap persamaan hak tersebut menjadi sangat penting dan memicu proses pen-datar-an struktur bangsa. Pada sisi ekstrim pada saat struktur bangsa telah betul-betul datar – tidak perlu lagi adanya proses perwakilan dalam bermusyawarah, setiap anak bangsa memiliki satu suara yang sah.

Pada masa transisi teknologi dimana hanya sebagian anak bangsa yang terkait ke media informasi cepat, kita dapat memodifikasi talk-show di media elektronik yang merupakan program standar yang berkaitan dengan fasilitasi aspirasi publik. Sebuah acara talk-show di media elektronik TV / Radio dapat dibuat asinkron & lebih memfasilitasi aspirasi publik dengan dibantu media asinkron seperti Internet dengan skenario tambahan, seperti, sebelum acara talk-show dimulai – bahan bacaan / perdebatan dapat jauh-jauh hari di lemparkan ke masyarakat melalui media Web / cetak agar masyarakat dapat membaca konsep masing-masing pemrasaran dan dapat mengajukan pertanyaan melalui media umpan balik yang dimilikinya. Semua interaksi dapat di catat dalam server untuk catatan pada acara talk-show. Pada saat acara talk-show – Secara life para pembicara on-line melalui media elektronik & Web / Internet. Interaksi melalui media umpan balik dapat dilakukan secara life baik itu IRC & telepon. Sesudah acara talk-show – Karena waktu yang sangat singkat hasil / rekaman talk-show dapat di simpan dalam Web untuk di retrieve secara asinkron melalui media Internet. Diskusi dapat terus berlanjut dalam media diskusi virtual. Contoh talk-show yang terintegrasi seperti ini pernah di lakukan di Indonesia, pada saat ITB memilih ketua ikatan alumni-nya, pada saat itu proses mimbar bebas yang di siarkan secara langsung melalui NetShow di Internet di barengi interaksi lokal di mimbar maupun di Internet melalui IRC & e-mail.

Untuk menambah nilai pengetahuan yang dihasilkan proses analisis harus dimasukan ke dalam proses secara keseluruhan. Seluruh rekaman hasil diskusi, talk-show dll haruslah di eksposisi ke dunia pendidikan tinggi sebagai bahan mentah dalam analisis yang lebih mendalam di pandang dari berbagai sudut pandang. Kerjasama dengan berbagai peneliti di berbagai perguruan tinggi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mentransformasi potensial knowledge yang ada menjadi pengetahuan yang berguna. Digital Library di perguruan tinggi yang sudah berjalan saat ini yang dikaitkan kedalam infrastructur pengetahuan yang dibangun menjadi kunci sukses percepatan peningkatan nilai pengetahuan yang dihasilkan.

Semua yang dituliskan di sini sebetulnya telah berjalan dengan baik, hanya umumnya masih bersifat terpisah satu dengan yang lain sehingga perlu kesepakatan semua pihak untuk bekerjasama yang saling menguntungkan untuk membangun media dialog interaktif bangsa – yang bukan tidak mungkin menjadi sebuah MPR virtual.

KONSEP SIG BERBASIS INTERNET BAGI PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM ERA OTONOMI

Saat ini SIG telah dimanfaatkan untuk berbagai bidang mulai dari pengeloaan sumberdaya alam, telekomunikasi, tata ruang, transportasi, properti, kesehatan, bencana alam, pendidikan, pemasaran, dan berbagai bidang lainnya. Kedua teknologi ini memiliki banyak perbedaan, walau akhirnya bisa digabungkan dengan menghasilkan manfaat yang lebih besar.

1. Pendahuluan
Dengan adanya UU No.22 dan 25 Tahun 1999, kewenangan otonomi daerah, terutama dalam bidang politik dan keuangan pada prinsipnya telah memberi peluang besar bagi kemajuan dan kemakmuran daerah. Persoalannya, tinggal bagaimana daerah itu memanfaatkan dan mengimplementasikan berbagai kewenangan itu dalam tataran yang lebih konkrit sesuai dengan hakikat dan tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, optimalisasi menjadi suatu kata kunci mencapai keberhasilan yang diharapkan.
Pilihan strategis yang harus dilakukan dalam upaya mempercepat keberhasilan otonomi daerah itu adalah bagaimana meningkatan kemampuan strategis dengan mengedepankan cara-cara yang kreatif dan cerdas, termasuk dalam hal kesediaan daerah-daerah khususnya para pengambil keputusan untuk membuka diri dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
Penerapan teknologi informasi untuk pemerintah daerah diarahkan mulai pada proses perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat hingga pemberdayaan potensi daerah guna pembiayaan pembangunan.
Dalam hal perencanaan dan pembangunan kota/wilayah senantiasa berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perangkat teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat diterapkan guna mengatasi masalah tersebut. Telah diakui bahwa SIG mempunyai kemampuan analisis keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis). Dengan kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Pada perkembangan selanjutnya SIG kini telah dapat didistribusikan secara meluas dengan memanfaatkan jaringan Internet.

2. Internet dan SIG
Internet telah muncul sebagai salah satu teknologi yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan manusia, khususnya dibidang bisnis dan pemerintahan, sehingga muncul istilah-istilah seperti b2b (busines-to-busines), b2c (busines-to-customers) dan g2c (government-to-citizen).
Sedangkan SIG, sebagai suatu tools yang didisain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi telah mencapai kemajuan yang cukup pesat.
Saat ini SIG telah dimanfaatkan untuk berbagai bidang mulai dari pengeloaan sumberdaya alam, telekomunikasi, tata ruang, transportasi, properti, kesehatan, bencana alam, pendidikan, pemasaran, dan berbagai bidang lainnya.
Kedua teknologi ini memiliki banyak perbedaan, walau akhirnya bisa digabungkan dengan menghasilkan manfaat yang lebih besar.

2.1 SIG Berbasis Internet
SIG berbasis Internet, bukanlah teknologi yang berdiri sendiri. Teknologi ini terkait dengan HTML, Bahasa Pemrograman Web, paket software SIG dan database.
Arsitektur SIG berbasis Internet dapat diilustrasikan sebagai sistem client-server. Client dengan perangkat PC yang terhubung ke Internet melakukan permintaan ke Web Server, selanjutnya proses dilakukan pada server dan hasilnya dikirimkan kembali ke client dalam format HTML yang telah mengandung informasi geografi (misal: peta).
Secara umum, aplikasi SIG berbasis Internet dapat digolongkan dalam 4 bentuk yaitu: graphic snapshots (maps), spatial database catalogs, map generators dan real time map browsers.

2.1.1 Graphic Snapshots
A graphic snapshot adalah cara termudah untuk meletakan gambar peta pada web. Prosedur untuk membuat snapshots sangat mudah dan cepat, yaitu :
1. Membuat peta dengan paket software SIG.
2. Peta tersebut dijadikan file image (JPG atau GIF)
3. Membuat file HTML dan meletakan image tersebut pada dokumen web
Snapshots mudah diakses dan relatif cepat. Peta yang ditampilkan bersifat statis, tidak bisa dilakukan proses pembesaran peta (zoom) atau penggunaan secara interaktif. Contoh Graphic Snapshots dapat dilihat pada website: http://ag.arizona.edu/SRER/.

2.1.2 Spatial Database Catalogs
A spatial database catalog memiliki 4 (empat) komponen: metadata (informasi tentang data spasial), index map (menampilkan lokasi peta-peta), graphic previews (static snapshots, seperti GIF images), dan spatial data dalam format digital. User yang mengakses dapat mengambil (download) file-file tersebut namun tidak dapat langsung dilihat melalui web browser, yang dapat dilihat hanya dalam bentuk snapshotnya. File-file peta digital yang didownload umumnya dalam bentuk Arc/INFO export format (.e00 files), ArcView Shape files, AutoCAD DWF files, dan SDTS (Spatial Data Transfer Standard) sehingga selanjutnya dapat diolah dengan paket program SIG (seperti : ARC/View). Contoh spatial database catalogs dapat dilihat pada website berikut : http://www.igsb.uiowa.edu/nrgis/gishome.htm.

2.1.3 Map Generators
Map generators menggunakan form berbasis web. Untuk mendapatkan peta, user memasukan spesifikasi seperti lokasi, layer thematic maupun simbol-simbol. Informasi ini akan diolah pada sebuah SIG server (contoh:Arc/INFO server) kemudian digenerate menjadi images (file GIF). Selanjutnya file GIF tersebut dikirim kembali ke browser. Keunggulan map generators adalah user dapat mengakses peta sesuai dengan keinginannya sedangkan kelemahannya adalah dari sisi kelambatan prosesnya. Contoh map generator dapat dilihat pada website: http://tiger.census.gov/.

2.1.4 Real-time Map Browsers
Real-time map browsers menyediakan akses ke data spasial yang sangat besar dan mengijinkan user untuk melakukan browse, display, query, retrieve, dan update peta secara on line. Real-time browsing mengharuskan tersedianya server data spasial yang kuat. Proses penyajian peta dilakukan oleh program dalam bentuk script CGI (common gateway interface). Contoh Real-time browsing dapat dilihat pada website: http://recreation.e-maps.ca/.

2.2 SIG Mobile
Perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan aplikasi SIG diakses secara mobile. Munculnya peralatan-peralatan (devices) mobile seperti handphone, PDA, Pocket PC, Hand Held PC serta teknologi Wireles Network telah merubah paradigma pemanfaatan aplikasi SIG. Di Indonesia saat ini telah ada operator telekomunikasi yang penyediakan layanan GPRS (General Packet Radio Service) yang memungkinkan akses Internet melalui mobile devices dengan kecepatan mencapai 40 Kbps.
Dari sisi aplikasi SIG yang dapat dikembangkan secara mobile adalah seperti informasi kemacetan lalu lintas secara realtime, rute perjalanan, pencarian lokasi ATM/SPBU, lokasi potensi perikanan dan lain-lain.

3. Manfaat SIG berbasis Internet
Untuk melihat manfaat dari SIG berbasis Internet ini dapat ditinjau dari sisi People/Task, Hardware serta Software.

3.1 People/Task
Tingkatan orang dan pekerjaan yang terkait dengan pembangunan SIG berbasis Internet adalah Doers, yaitu orang yang memang pakar dalam membuat dan mengelola aplikasi SIG, kedua adalah User, yaitu orang yang bertugas menganalisa data dan pengambil keputusan sedangkan yang ketiga adalah Viewer, yaitu orang atau masyarakat yang mengakses SIG.
Perbandingan antara pakar yang membangun aplikasi SIG, para pengambil keputusan yang melakukan manipulasi dan analisa data serta masyarakat yang memanfaatkan aplikasi SIG tersebut adalah 1:10:100. Aplikasi SIG berbasis Internet dapat menjangkau lebih banyak pengguna, sehingga dampak dari informasi yang disajikan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Para pengambil keputusan yang ingin melakukan analisa SIG tidak perlu lagi menemui pakar pembuat SIG atau masuk ke ruang SIG, mereka bisa mengakses dari ruang kerjanya atau tempat-tempat lain yang dikehendaki. Aplikasi SIG yang berupa pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat akan dengan mudah dinikmati oleh masyarakat, demikian juga aplikasi SIG yang berupa potensi daerah akan dengan mudah diakses oleh para invenstor.

3.2 Hardware
Ditinjau dari sisi hardware, Doers membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi dan relatif mahal. Hardware tersebut harus mampu melayani permintaan data untuk komunitas yang besar. Ditingkat Users dan Viewers cukup Personal Computer (PC) yang terhubung ke jaringan.
Aplikasi SIG yang berbasis Internet dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna tanpa menghabiskan investasi yang mahal. Cukup dengan PC yang terkoneksi ke jaringan, baik Intranet maupun Internet.

3.3 Software
Dari sisi software, Doers membuat dan mengelola SIG dengan berbagai macam software, sedangkan Users dan Viewers cukup menggunakan software browser untuk melakukan analisa maupun manipulasi data pada aplikasi SIG.

4. Penutup
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah mendorong lahirnya perpaduan antara aplikasi SIG berbasis Internet yang dapat diakses secara mobile. Teknologi ini makin memudahkan pengguna khususnya para pengambil keputusan dalam melakukan analisis SIG, mengingat akan kemudahan aksesnya.
Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dimana upaya-upaya untuk menginventarisasi potensi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan SIG, maka perlu dikembangkan ke arah berbasis Internet, sehingga potensi dan layanan tersebut dapat diakses secara luas.

E-Government : Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

http://www.indonesia.go.id/index.php/content/view/2650/1201/

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.

Hal tersebut menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan.

Transformasi traditional government menjadi electronic government (eGovernment) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia eGovernment baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Tulisan ini mencoba membahas definisi dan tujuan eGovernment dan memberikan contoh praktek/kaidah terbaik (best practice) yang telah dilakukan oleh negara-negara di Eropa yang cukup maju dalam penerapan eGovernment-nya. Tantangan dan langkah yang harus diambil pemerintah di era globalisasi akan menjadi simpulan dalam tulisan ini.

Berdasarkan definisi dari World Bank, eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. (www.worldbank.org). Dalam prakteknya,eGovernment adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi eGovernment adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in-line. eGovernment bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu eGovernment juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

Inisiatif eGovernment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGovernment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

eGovernment dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan eGovernment di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa eGovernment bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service perlu diupayakan.

Situs?situs institusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.

Beberapa contoh implementasi eGovernment yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.

Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan eGovernment di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan eGovernment dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area eGovernment. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan eGovernment, eEurope awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.

Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan eGovernment di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.

Selain itu suksesnya eGovernment di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik eGovernment itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada eGovernment Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasi dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan eGovernment di Eropa.

Mencermati uraian di atas dan memperhatikan kondisi yang ada, penerapan eGovernment di Indonesia menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan eGovernment di kantor-kantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (manage change). Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu penerapan eGovernment memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan ketrampilan baru. Uni Eropa sebagai salah satu komunitas yang telah berhasil menerapkan eGovernment-nya mendefinisikan eGovernment bukan hanya sekedar penggunaan teknologi informasi melainkan ?penggunaan teknologi informasi yang juga dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan ketrampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi dan mendukung kebijakan publik?. Organisasi pemerintahan di Indonesia perlu ditata ulang untuk dapat menerapkan eGovernment secara efektif. KKN yang membudaya mempengaruhi kesiapan dalam mempermudah akses publik melalui informasi. Jika KKN tidak dientaskan terlebih dahulu akan ada oknum yang akan mempergunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi. Budaya korupsi perlu dihilangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga kemudahan yang dicapai dengan eGovernment dapat disediakan dengan tidak menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi yang harus dibayar masyarakat. Perlunya diciptakan budaya yang menomorsatukan masyarakat dan budaya melayani. Dengan kata lain eGovernment is not just about technology but change of culture.

Infrastruktur yang belum memadai termasuk kurangnya tempat akses umum merupakan tantangan yang lain. Penyediaan pelayanan melalui eGovernment perlu didukung oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi baik dari rumah tangga ataupun stand/kios umum. Sebagai gambaran pada tahun 2001 penetrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. Tingkat penetrasi yang rendah ini juga merupakan suatu kendala. (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII).

Sebagai perbandingan di Eropa, walaupun belum merata di semua negara Eropa, beberapa negara seperti Belanda, Swedia dan Denmark internet akses pada rumah tangga telah mencapai 60 % dimana rata-rata internet akses rumah tangga di 15 negara Uni Eropa sekitar 40 %. Sementara penetrasi internet secara keseluruhan di Uni Eropa telah mencapai 40,4 % pada Juni 2002. (Sumber : Eurobarometer). Tidak dapat disangkal bahwa angka-angka tersebut telah memuluskan jalan untuk suksesnya implementasi eGovernment di Eropa. Terbatasnya infrastuktur juga berhubungan dengan terbatasnya anggaran pemerintah dan masalah sosial lain seperti pemerataan dan kependudukan. Keterbatasan pemerintah untuk menyediakan tempat akses gratis bagi masyarakat menjadi hambatan dalam penyediaan pelayanan eGovernment secara optimal.

Menghadapi tantangan tersebut di atas, Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM. Perlu diadakannya pelatihan bagi para pegawai pemerintahan mengenai teknologi. Karena teknologi berubah secara cepat maka para pegawai perlu disiapkan juga dengan mental yang mau belajar dan tanggap menganggapi perubahan. Sehubungan dengan kendala kultural (cultural barriers) yang ada, kesiapan Indonesia untuk menerapkan eGovernment tergantung dari komitmen dari pegawai publik untuk mau membagi informasi serta memperlakukan masyarakat seperti "pelanggan". Indonesia juga perlu menata ulang organisasinya yang antara lain dapat dilakukan dengan secara bertahap menghapuskan praktek KKN yang berkontribusi pada kendala budaya dalam rangka pelaksanaan eGovernment. Oknum-oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi yang perlu dicegah. Selain hal tersebut di atas perlu juga kiranya dikaji kebijakan atau policy apa yang digunakan dalam rangka pelaksanaan eGovernment di Indonesia. Kebijakan untuk mengimplementasikan eGovernment perlu suatu keseragaman dasar hukum/maupun landasan pelaksanaan yang jelas. Selain kebijakan tersebut perlu ditetapkan lebih lanjut dasar hukum / petunjuk teknis penerapan eGovernment atau cyber law.

Keuntungan yang diperoleh dari eGovernment bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Di era globalisasi penerapan eGovernment penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Sebagai tambahan selain contoh di Uni Eropa, beberapa negara di Asia bahkan telah menggunakan eGovernment-nya dalam melaksanakan hubungan bilateral mereka. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan eGovernment. Pada saat ini eGovernment merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Apa yang perlu diperhatikan dalam membangun informasi institusi / perusahaan?

Onno W. Purbo

Pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang sangat umum ditanyakan dalam beberapa kesempatan seminar dll. Umumnya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang peta sistem informasi ini seorang eksekutif kebingungan akan langkah / pola yang perlu di ambil. Bayangkan ada MIS, ERP, e-commerce, Knowledge Management, Internet, LAN, WAN dll …

Sebetulnya jika kita pilah sangat sederhana sekali arsitektur sebuah sistem informasi perusahaan / lembaga yang perlu di mengerti oleh tingkat eksekutif. Kalau boleh saya usulkan untuk mencoba lebih memperhatikan human capital sebagai aset utama, bukan sebagai cost.

Secara umum ada empat (4) yang menjadi perhatian utama yang perlu diperhatikan oleh eksekutif perusahaan. Yaitu:

1. Fasilitas akses ke Internet / informasi, ini bisa berupa perangkat LAN, WAN, PC. Hanya fasilitas akses ini yang dapat dilihat secara fisik oleh mata, sisanya akan sulit dilihat menggunakan mata kepala. Konsekuensinya seringkali orang berfikir bahwa dengan membeli PC maka seluruh masalah akan terpecahkan, padahal infrastruktur IT merupakan sebagian kecil dari solusi yang harus diberikan.

1. Sistem informasi untuk mengeffisienkan bisnis proses, yang ini bisa berupa database, prosedur berbentuk sistem informasi management (MIS), enterprise resource planning (ERP), e-commerce. MIS dsb ini memang di arahkan ke arah effisiensi perusahaan / lembaga. Jika kita mulai meng-online-kan sistem perusahaan ke Internet sebaiknya diyakinkan bahwa sistem back-office yang berjalan dibelakang layar sudah bisa berjalan dengan baik.

1. Sistem lain yang baru belakangan dikembangkan terutama di fokuskan kearah meningkatkan kompetitiveness institusi. Kemampuan kompetitif sebuah institusi akan ditentukan terutama oleh tingkat penguasaan pengetahuan dan manajemen pengetahuan internal institusi tersebut. Percepatan proses pengkoleksian, pengarsipan, pendistribusian, multiplikasi pengetahuan yang tercatat secara elektronik akan menjadi kunci utamanya. Manajemen pengetahuan merupakan jargon utama dalam konteks kompetitiveness.

1. Yang terakhir dan paling penting adalah faktor manusia, sering kali kita melihat manusia sebagai salah satu komponen pengeluaran (cost) dari sistem. Dalam era informasi, faktor manusia menjadi sangat faktor yang sangat dominan sekali jika kita ingin menjadi pemimpin / leader. Pengetahuan (knowledge asset) yang terpatri di dalam human capital menjadi kunci keberhasilannya untuk menjadi pemimpn (leader); jadi bukan sekedar effisiensi proses bisnis semata.